Website Desa Jatikerto, menyajikan segala informasi desa Jatikerto dan sekitarnya. Bagi warga desa Jatikerto yang ingin berpartisipasi mengisi blog ini silahkan kirim permintaan lewat komentar untuk menjadi kontributor.Trims.

Pages

Senin, 26 Desember 2011

Cara Menikah di KUA

Setelah beberapa bulan lalu kita membahas tentang cara mencari/ mengurus surat nikah. Kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat apa saja yang harus di penuhi agar calon pengantin bisa menikah di KUA.
Syarat-syarat menikah di KUA seperti saya kutip dari blog m-alwi.com, oleh Mutohar Alwi, S. Ag (Penghulu KUA Kec. Cilandak Jakarta Selatan). Bagi anda yang akan melangungkan Pernikahan di KUA (Kantor Urusan Agama) harap membawa surat-surat sebagai berikut :

  1. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk calon Penganten (caten) masing-masing 1 (satu) lembar.
  2. Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) di atas segel/materai bernilai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui RT, RW dan Lurah setempat.
  3. Surat Pengantar RT – RW setempat
  4. Surat keterangan untuk nikah dari Kelurahan setempat yaitu Model N1, N2, N4, baik calon Suami maupun calon Istri.
  5. Pas photo caten ukuran 2×3 masing-masing 4 (empat) lembar, bagi anggota ABRI/TNI/POLRI harus berpakaian dinas.
  6. Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Akta Cerai asli beserta salinan putusan berita acaranya dari Pengadilan Agama, kalau Duda/Janda mati harus ada surat kematian dan surat Model N6 dari Lurah setempat.
  7. Harus ada izin/Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi :
- Calon pengantin Laki-laki yang umurnya kurang dari 19 tahun;
- Calon pengantin Perempuan yang umurnya kurang dari 16 tahun;
- Laki-laki yang mau berpoligami.
- Ijin Orang Tua (Model N5) bagi caten yang umurnya kurang dari 21 Tahun baik caten laki-laki/perempuan.
- Bagi caten yang akan menikah bukan di wilayahnya (ke Kecamatan lain) harus ada surat Rekomendasi Nikah dari KUA setempat.
- Bagi anggota ABRI/TNI/POLRI dan Sipil ABRI/TNI/POLRI harus ada surat Izin Kawin dari Pejabat Atasan/Komandan.
- Kedua caten mendaftarkan diri ke KUA tempat akan dilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja dari waktu melangsungkan Pernikahan. Apabila kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, harus melampirkan surat Dispensasi Nikah dari Camat setempat. 

Minggu, 07 Agustus 2011

Fadilah 30 Hari Sholat Tarawih

Diriwayatkan dari Ali Bin Abi Thalib ra bahwasanya berkata ia : Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang kelebihan Shalat Tarawih di Bulan Ramadhan, maka beliaw bersabda :



MALAM
KEUTAMAAN
PERTAMA
SEORANG MUKMIN AKAN DIKELUARKAN DARI DOSANYA SEPERTI IA DILAHIRKAN DARI PERUT IBUNYA
KEDUA
DIAMPUNKAN BAGINYA DAN BAGI KEDUA IBU BAPAKNYA JIKA KEDUNYA ITU BERIMAN
KETIGA
BERSERULAH SEORANG MALAIKAT DARI BAWAH ; ARASY:MULAILAH OLEHMU DENGAN BERAMAL, ALLAH SWT TELAH MENGAMPUNKAN APA-APA YANG TERDAHULU DARIPADA DOSAMU
KEEMPAT
BAGINYA DARIPADA PAHALA SEPERTI MEMBACA TAURAT, INJIL, DAN FURQAAN.
KELIMA
ALLAH BERIKAN KEPADANYA SEPERTI PAHALA ORANG YANG BERSEMBAHYANG DI MASJIDIL HARAM, MASJID MADINAH, DAN MASJIDIL AQSHA.
KEENAM
ALLAH BERIKAN KEPADANYA PAHALA ORANG YANG THAWAF PADA ALBAITUL MA’MUR DAN MEMOHONKAN AMPUNNAN BAGINYA OLEH SEGALA BATU DAN LUMPUR.
KETUJUH
MAKA SEOLAH-OLAH DIA MENGALAMI ZAMAN NABI MUSA AS DAN MENOLONGNYA DALAM MELAWAN FIR’AUN DAN HAAMAAN.
KEDELAPAN
ALLAH BERIKAN KEPADANYA AKAN APA-APA YANG DIBERIKAN KEPADA NABIYALLAH IBRAHIM AS.
KESEMBILAN
MAKA SEOLAH-OLAH IA MENYEMBAH ALLAH SWT SEPERTI IBADATNYA NABI SAW.
KESEPULUH
ALLAH BERIKAN REZEKI KEPADANYA AKAN KEBAIKAN DUNIA DAN AKHIRAT.
KESEBELAS
KELUAR IA DARI DUNIA SEPERTI HARI LAHIR IA DILAHIRKAN OLEH IBUNYA.
KEDUABELAS
DATANG IA PADA HARI KIAMAT PADA WAJAH LAKSANA BULAN DI MALAM EMPAT BELAS.
KETIGA BELAS
DATANG IA DI HARI KIAMAT DENGAN KEADAAN AMAN DARIPADA TIAP KEJAHATAN.
KEEMPATBELAS
DATANGLAH PARA MALAIKAT MENYAKSIKAN BAHWA DIA TELAH MELAKUKAN SALAT TARAWIH.
KELIMABELAS

PARA MALAIKAT DAN PARA PEMIKUL-PEMIKUL ‘ARASY DAN KURSI MEMINTAKAN AMPUN UNTUKNYA.

KEENAM BELAS
DITULISKAN ALLAH BAGINYA KEBEBASAN SELAMAT DARI NERAKA DAN KEBEBASAN UNTUK MASUK KE DALAM SURGA.
KETUJUH BELAS
DIBERIKAN KEPADANYA SEPERTI PAHALA NABI-NABI.
KEDELAPANBELAS
BERSERULAH SEORANG MALAIKAT:WAHAI HAMBA ALLAH,SESUNGGUHNYA ALLAH TELAH RIDHO KEPADAMU DAN KEDUA IBU-BAPAKMU.
KESEMBILANBELAS
DIANGKATKAN ALLAH DERAJATNYA PADA SURGA FIRDAUS.
KEDUAPULUH
DIBERIKAN KEPADANYA PAHALA ORANG-ORANG YANG MATI SYAHID DAN ORANG-ORANG SALEH.
KEDUAPULUH SATU
ALLAH BUATKAN KEPADANYA SEBUAH RUMAH DARIPADA NUR DIDALAM SURGA.
KEDUAPULUH DUA
DATANG IA PADA HARI KIAMAT DALAM KEADAAN AMAN DALAM DUKA CITA.
KEDUAPULUHTIGA
ALLAH BUATKAN KEPADANYA SEBUAH KOTA DIDALAM SURGA

KEDUAPULUH EMPAT

ADA BAGINYA 24 MACAM DOA YANG MUSTAJAB.

KEDUAPULUH LIMA

ALLAH ANGKATKAN DARIPADA ADZAB KUBUR.

KEDUAPULUH ENAM

ALLAH SWT ANGKATKAN BAGINYA PAHALA 24 TAHUN/

KEDUAPULUH TUJUH
IA AKAN DIMUDAHKAN MELALUI JEMBATAN SHIROTAL MUSTAQIM SECEPAT KILAT MENYAMBAR.
KEDUAPULUH DELAPAN
ALLAH ANGKATKAN BAGINYA SERIBU DERAJAT DIDALAM SURGA.

KEDUAPULUH SEMBILAN
ALLAH BERIKAN PAHALA SERIBU HAJI YANG DITERIMA.

KETIGA PULUH
ALLAH SWT BERFIRMAN:WAHAI HAMBAKU,MAKANLAH OLEHMU DARIPADA BUAH-BUAHAN SURGA DAN MANDILAH DARI AIR SALSABIL DAN MINUMLAH DARI AIR ALKAUTSAR.AKU TUHANMU DAN ENGKAU ADALAH HAMBAKU.

Sabtu, 23 Juli 2011

Lagi ; Kecelakaan Terjadi di Depan PKP2.


Sabtu (23/7) lagi-lagi terjadi insiden kecelakaan antara 2 sepeda motor di jalan dekat tugu batas Kecamatan Kepanjen Kromengan yang berada di depan PKP2. Kecelakaan ini memang tidak sampai memakan korban.
Seorang membawa obrokan kosong sempat jatuh dan seorang penghobi mancing lumutnya bertebaan di jalan raya.

Dan yang perlu diwaspadai adalah kondisi jalan raya yang menurun dan sedikit menikung nampaknya harus lebih diperhatikan pengguna jalan. Terkadang orang sudah berhati-hati namun orang lain lagi membawa petaka. Karena itu waspadalah-waspadalah. Meskipun semua sudah di atur. Kita sendiri wajib memnimalisir dan berdoa akan keselamatan jiwa kita. Semoga pembaca semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amien 3x

Warga Jatikerto Merayakan Agustusan di Akhir Juli




Kabar Kongo Terkini - Warga RT 43 RW 04 Perumahan Kepanjen Permai 2 (PKP2)  wilayah Desa Jatikerto hari melaksanakan kegiatan perayaan di akhir bulan Juli ini pada hari  Sabtu Sore (23/7) dan Minggu pagi (24/7) telah melaksanakan kegiatan perayaan HUT 66 Kemerdekaan RI.

Kegiatan ini sengaja dilaksanakan leih awal (bulan Juli) karena di bulan Agustus nanti bertepatan dengan datangnya bulan suci Ramadan.
Beberapa  lomba khusus anak telah dilaksanakan al ; lomba ngempit balon, makan roti, makan krupuk, mukul air, memasang kancing baju, balap karung dll.
 
Adapun kegiatan yang melibatkan seluruh warga mulai anak hingga dewasa  dilaksanakan kegiatan berupa gerak jalan sehat yang dilksanakan pada hari Minggu pag (24/7), jam 06.00 WIB. Seluruh warga mulai anak hingga dewasa di ajak jalan sehat berkeliling desa Talangagung. Setelah itu dilaksanakan undian  ratusan hadiah door prize dari Kas RT dan donatur warga sebagai daya tarik.
Hadiah Grand Prize berupa sepeda mini ( donatur dari Bakso Kepala Sapi ) khusus diundi  untuk peserta  anak-anak. Dan yang berhak membawa pulang Hadiah Door prize ini adalah Dian siswa kelas 1 SDN Kepanjen
 
Semoga dengan perayaan HUT RI ke 66 ini jiwa patriotisme anak-anak sebagai generasi penerus bangsa tetap terjaga demi kelangsungan hidup NKRI tercinta.Amien. (poenk)

Minggu, 17 Juli 2011

Gerakan di RT.43 RW 04 Perumahan Kepanjen Permai II Desa Jatikerto



Minggu pagi, 17 Juli 2011, penghuni PKP2 yang masuk wilayah desa Jatikerto ini melaksanakan kerja bakti di jalan raya. Warga RT 43 dengan dipimpin bapak Mujiono selaku ketua RT 43 bergotong royong membersihkan saluran parit yang banyak ditumbuhi rumput-rumput liar. Meskipun tak seberapa banyak namun kegiatan ini minimal sudah menghasilkan lancarnya jalan air menuju sungai pembuangan.

Hanya saja, masih ada PR bagi warga RT 43,  sejak plengsengan pagar dibangun oleh desa, masih belum ada tindakan untuk memperindah dengan tanaman maupun pagar sehingga kalau dilihat dari jalan masih terlihat los.

Nah kapan pembenahan untuk memperindah tampak depan PKP 2 bagian barat ini masih menunggu rembug warga RT. 43. Masalahnya, warga di RT 43 ini memang masih tambal sulam. Hanya beberapa warga saja yang  open terhadap kondisi sekitar PKP2.

Pencak Silat Dwi Naga Sakti Putra, Unjuk Kebolehan di Kanjuruhan

Setiap malam minggu, Dinas Pariwisata Kabupaten Malang menggilir unjuk kebolehan tiap kecamatan untuk menampilkan seni budaya yang ada di kecamatan tersebut.

Malam Minggu 16 Juli 2011, giliran seni budaya dari kecamtan Kromengan yang kali ini diwakili oleh kesenian Pencak silat " Dwi Naga Sakti Putra" dari Desa Jatikerto. 
Grup pencak silat  ini menampilkan beberapa gerakan silat rakyat baik menggunakan tangan kosong maupun dengan senjata. Selain itu juga ditampilkan beberapa atraksi macanan yang pemainnya mulai anak kecil hingga orang dewasa.

Menurut Rahmat perkumpulan ini sempat vakum, dan dengan dibawah pimpinan Bapak Hari Subagyo perkumpulan ini coba dihidupkan kembali. Terbukti dengan kesempatan tampil di Stadion Kanjuruhan ini minimal kesenian rakyat ini akan eksis keberadaannya. 

Selasa, 28 Juni 2011

Woro-woro Pemkab Malang tentang Perizinan

Sebenarnya sumber ini sudah saya peroleh saat pameran pada kegiatan Jambore Pemuda Se Indonesia di Stadion Kanjuruhan Kepanjen lalu.
Intinya Pemkab Malang memberikan kesempatan kepada siapa saja yang ingin mengajukan perijinan.

Beberapa macam usaha perijinan yang ditangani adalah :
1. Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)
2. Izin Pemakaian Pesawat Uap
3. Izin Lembaga Latihan Kerja Sasta
4. Izin Pertambangan Rakyat
5. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
6. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
7. Izin Pemakaian Air Tanah
8. Izin Pengusahaan Air Tanah
9. IzinPendirian Stasiun Pengisian Bahan bakar untuk Umum
10.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri atau Umum
11.Izin Usaha jasa Pertambangan
12.Izin Juru Bor
13.Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah
14 Izin Usaha Peternakan
15. Izin Perluasan Usaha Peternakan
16 Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
17.Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
18. Izin Tempat Penitipan Anak
19. Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat
20 Izin Trayek
21. Izin Usaha Penangkapan Ikan
22. Izin Pembudidayaan Ikan
23. Persetujuan Prinsip
24. Tanda Daftar Gudang
25. Surat Usaha Ijin Perdagangan
26. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dac D
27. Izin Klinik Rawat Inap
28. Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan / Klinik
29. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Bersalin
30. Izin Penyelenggaraan BKIA
31. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik
32. Surat Izin Toko Obat ( SITOB)
33. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
34. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)
35. Izin Pemyelenggaraan Reklame
36. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
37. Izin Gangguan (HO)

Semua Perijinan di atas dilayani dalam Unit Pelayanan Terpadu Perizinan
Alamat :
Jl. Trunojoyo Kav.6 Lt. II Kepanjen Telp. (0341)-396633
atau http://perizinan.malangkab.go.id

Jika semua persyaratan lengkap, izin akan terpenuhi dengan CEPAT.
Semoga berguna.

Selasa, 05 April 2011

Jadual SIM Keliling Bulan April Mei Polres Malang


Jtk -Seiring dengan banyaknya permintaan permintaan pengunjung pkp2.com tentang jadual SIM Keliling Polres Malang. Redaksi pkp2 memperoleh sumber dari kolega.

Kali ini Redaksi mendapatkan info tersebut langsung dari Satlantas Polres Malang. Berikut adalah Jadwal SIM Keliling Polres Malang pada bulan  April dan Awal Bulan Mei :

Hari, Tanggal : Selasa, 29 Maret 2011Jam : 08.00 s/d 08.00 WIB
Lokasi : Polsek Wajak
Hari, Tanggal : Rabu, 30 Maret 2011
Jam : 08.00 s/d 12.00 WIB 
Lokasi : Kantor Camat Gondanglegi
Hari, Tanggal : Kamis, 31 Maret 2011
Jam : 08.00 s/d 12.00 WIB
Lokasi : Pos Lantas Bululawang

Hari, Tanggal : Jumat, 1 April 2011
Jam : 08.00 s/d 12.00 WIB
Lokasi : Stadion Kanjuruhan
Hari, Tanggal : Sabtu, 2 April 2011
 Jam : 08.00 s/d 12.00 WIB
Lokasi : Polsek Pakisaji
Hari, Tanggal : Minggu, 1 Mei 2011 
Jam : 08.00 s/d 12.00 WIB
Lokasi : Waduk Wisata karangkates

Semoga Bermanfaat. (@win)

Rabu, 23 Februari 2011

Jadual SIM Keliling Polres Malang

Jatikerto-- Berulang kali saya mendapat pertanyaan pembaca tentang jadual SIM Keliling Polres Malang

Nah, berikut ini jadual yang kami peroleh dari kolega kami kabarkongo.com.

Sejak kantor pelayanan SIM dipindah ke Singosari, warga Malang Selatan merasakan bahwa jarak yang ditempuh untuk pengurusan SIM agak jauh. Nah, karena adanya program SIM Keliling bagi yang ingin memperpanjang SIM, maka kesempatan ini dipergunakan oleh warga yang berada di sekitar lokasi SIM keliling berada saat itu. Tak jarang peserta perpanjangan SIM harus sabar, karena banyaknya animo masyarakat yang mengikuti program ini 

Berikut Jadwal SIM Keliling yang dilaksanakan Sat Lantas Polres Malang pada Bulan Februari 2011 :

1. Hari, Tanggal : Senin, 21 Februari 2011 Jam : 08.00 s/d 12.00 WIB
Lokasi : kantor pos DAMPIT
2. Hari, Tanggal : Rabu, 23 Februari 2011 Jam : 08.00 s/d 12.00 WIB
Lokasi : POLSEK WAJAK
3. Hari, Tanggal : Kamis, 24 Februari 2011 Jam : 08.00 s/d 12.00 WIB
Lokasi : POS POLANTAS BULULAWANG
4. Hari, Tanggal : Jumat, 25 Februari 2011 Jam : 08.00 s/d 12.00 WIB
Lokasi : STADION KANJURUHAN
5. Hari, Tanggal : Sabtu, 26 Februari 2011 Jam : 08.00 s/d 12.00 WIB
Lokasi : POLSEK PAKISAJI
6. Hari, Tanggal : Minggu, 27 Februari 2011 Jam : 08.00 s/d 12.00 WIB
Lokasi : WADUK KARANGKATES

Kamis, 17 Februari 2011

Berhati-hatilah saudaraku

Artikel ini saya tulis untuk mengajak kepada warga desa Jatikerto khususnya, agar selalu berhati-hati saat berkendaraan di jalan raya desa kita. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Jalan raya di desa kita ini termasuk daerah yang rawan akan kecelakaan. Terutama dimulai dari daerah ringin Talangagung hingga daerah perempatan Khamid. Beberapa kali telah terjadi kecelakaan yang melibatkan warga desa Jatikerto.

Nasib, untung, umur memang sudah ada yang menggariskan, namun dengan meminimalisir terjadinya kecelakaan sangat kita perlukan. Karena dengan meminimalisir kecelekaan dari diri kita, semoga kita bisa terhindar dari bahaya. Terkadang kita sudah berusaha sabar namun ada orang lain yang menjadi penyebabnya. Nah, dengan menimbang hal tersebut, marilah kita selalu berdo'a dan  berdoa untuk keluarga kita, untuk warga kita dan untuk orang lain. Agar kita selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari mara bahaya. Amien.

Tragedi terbaru
Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi pagi tadi jam 06.15 WIB di jalan raya barat tugu batas desa Talangagung Jatikerto. Tepatnya di depan bakso kepala sapi. Kecelakaan ini terjadi saat Heru  warga Penarukan timur kantor desa yang berboncengan dengan ibunya pulang dari rumahnya di Blitar. 

Saat berada di jalan yang agak menikung dan landai ini, menurut cerita Heru , dia merasa disenggol oleh kendaraan lain pada setirnya yang sebelah kiri. Kendaraan yang ditumpangi Heru dan ibunya tidak sampai roboh namun tidak disadari olehnya, ibunya yang dibonceng sudah jatuh di tengah jalan. Karena pagi hari jalanan ramai, tidak tahunya si ibu sudah meregang nyawa di jalan dengan kepala pecah bersama dengan helm yang dikenakannya semburat sampai ke tepi jalan. 


Dan untuk sekian lama, ibunya yang sudah dipindah ke tepi utara jalan ini dibiarkan, sambil menunggu Tim Laka Polres Malang. Setelah polisi datang barulah mayat ibu tersebut dibawa ke RS untuk di visum.

Peringatan Maulid Nabi di RT 43 RW.04 Jatikerto

Senin, 14 Pebruari 2011, warga besar RT 43 RW.04 Kepanjen Permai II (PKP2) Jatikerto melaksanakan pengajian guna memperingati Maulid Nabi. Kegiatan ini dilaksanakan di Mushola Al-An'am di lingkungan RT 43. Pembicara yang diundang untuk memberi mauidhotul hasanah adalah Drs. H. Maulana Abdul Aziz, MA dari Malang. 

Kegiatan ini diawali dengan pembacaan Diba' oleh ibu-ibu mulai pukul 19.30 WIB. Sedangkan pengajian inti nya dimulai pukul 20.50 WIB berakhir pukul 22.00 WIB. Dalam mengawali ceramahnya Ustd. H. Maulana AZ, mengajak hadirin untuk membaca sholawat nabi. Selanjutnya dengan gaya melawak memberikan do'auntuk warga. Menurut Ustad Aziz, makna dari peringatan Maulid ini adalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya  jika seseorang telah mencintai nabi Muhammad secara tidak langsung orang itu akan mencintai keluarganya.

Selain itu, dalam memperingati Maulid Nabi ini ada 3 perkara yang harus diingat, yaitu :
1. Perkara sejarah lahirnya Nabi Muhammad SAW
2. Perkara sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW
3. Perkara sejarah wafatnya Nabi Muhammad SAW

Tema akhir yang diberikan pada kegiatan ini adalah agar warga menghindarkan diri dari Mo limo  ( 5 M ). Namun pembicara memberikan Mo yang lai yaitu ( 8 M ) yang diambil dari bahasa Jawa.
1. Metu (= lahir )
2. Meguru (= harus meguru atau belajar mencari ilmu= mengaji )
3. Makarya (= bekerja )
4. Manten (= kalau sudah bekerja dan bisa menghidupi diwajibkan menikah)
5. Manak (=hasil dari mantenan tersebut adalah melahirkan keturunan)
6. Mantu (= Jika anak sudah besar maka ya dimantu)
7. Mutu (= kalau mencari menantu gak boleh sembarangan harus yang bermutu)
8. Modar (= Jika semua sudah dilakukan sesorang itu tinggal menunggu wafatnya, apakah melebihi usia Nabi apa belum)

Yang terpenting menjadi orang itu tidak boleh " BAKMI " = ( Bosenan, Aras-arasen, Keset, Males, Isinan )

Kamis, 03 Februari 2011

Bakso Kepala Sapi Warga RT.43 Jatikerto

Jatikerto --  Di luar daerah, bakso asal Malang sudahlah sangat terkenal. Bahkan orang Jakartapun mengakui akan kelezatan dan kenikmatan baksonya orang Malang. Seperti kata (maaf) Ustd. Jefri Al Bukhori yang pernah memberi Tauziah di SMA Islam Kepanjen. Saat diajak makan di restoran, beliau malah minta bakso dari Malang yang katanya terkenal . Kalau kita lihat sekarang ini banyak kedai bakso di kota Kepanjen .Para penikmat bakso tinggal pilih menu dan rasa bakso yang paling disukai rasanya.

Kini ada satu lagi kedai bakso yang hadir menyemarakkan menjamurnya kedai bakso di wilayah kota Kepanjen. Siapa lagi kalau bukan bakso "Kepala Sapi Pak Comet". Hadir di wilayah paling barat kota Kepanjen menjadi-satu-satunya kedai bakso terbesar di daerah Talangagung-Jatiketo. Tempat yang strategis dengan tempat parkir yang nyaman menjadi salah satu pertimbangan bagi penikmat bakso untuk mampir dan menikmati bakso dengan rasa sapi yang lezat, renyah dan rendah kolesterol.

Jika Anda berkendara dari kota Kepanjen ke arah Blitar, sesampai di tugu batas kota Kepanjen Anda akan langsung melihat papan nama besar Bakso Kepala Sapi. Lokasinya tepat di ujung barat perumahan Kepanjen Permai II atau Perumahan Kodok Ngorek (Kongo). Tempat parkirnyapun nyaman dan aman. Di Kedai bakso ini pula Anda bisa menikmati beberapa jajanan dan kebutuhan Anda sehari-hari.. Karena kedai bakso ini menjadi satu dengan mini market Comet Maret milik Pak Bambang Semedi ini.
"Anda jangan mudah percaya dengan cerita orang, datang dan rasakan kenikmatan Bakso Kepala Sapi ini. Jika Anda puas ceritakan kepada rekan dan relasi Anda, namun jika Anda kurang puas dengan rasa dan pelayanan kami silahkan tegur saya ", begitu kata Pak Bambang sebagai pemiliknya ketika ditanya kiat mengembangkan bakso Kepala Sapi ini.

Ternyata harga bakso Kepala Sapi ini tidak mahal, hanya dengan Rp. 5.000,- saja Anda bisa menikmati bakso Kepala Sapi ini. Ketika  saya datang menyamar sebagai pembeli. Beliau sempat berkomentar kepada saya kalau baksonya enak juga. " Mak Nyus rasanya ", katanya

" Nah, kami tunggu kedatangan Anda semua, dijamin puas ". (admin)

Menthok Pedas Karya Wong Jatikerto

Perjalanan kami sampai juga di daerah Jatikerto kecamatan Kromengan Kabupaten Malang. Setelah melewati tugu batas Kota Kepanjen yang berada di daerah Talangagung. Tim terus melanjutkan perjalanan ke arah barat. Kira-kira  400 meter dari  tugu batas kota  Tim melihat tulisan banner warung “ Niki Echo“ Menthok Pedas. Wow, ada sesuatu yang beda ini” kata Adi sopir yang kami tumpangi. Kamipun ingin mencoba masakan menthok pedas yang selama ini belum pernah kami temui.

Warung yang memanfaatkan rumah sekaligus tempat jualan ini memang terlihat mungil. Di depan rumah ada teras dengan beberapa pasang meja kursi makan. Kami jumpai tiga orang sedang menyantap nasi dengan lauk pauknya, ada seorang yang terlihat berkeringat mungkin karena kepedasan.

Tim langsung menuju ke dalam rumah yang terdapat juga 2 meja dan kursi  tempat makan. Tepat lurus di depan pintu masuk terdapat etalase kaca yang diletakkan di atas meja berisi beberapa masakan. Antara lain; sayur menthok pedas dan krengsengan menthok yang dimasak pedas juga. Selain itu juga terdapat masakan kare ayam untuk menyediakan pembeli yang  tidak suka dengan masakan  menthok.

Pesanan nasi menthok pedas telah tersaji, ada nasi putih dan sayur menthok yang di jembung(=jawa). Kamipun menikmati nasi pedas ini dengan santai sambil mencoba mengorek keterangan dari mas Budi yang punya warung. Tentang keberadaan warung Niki Echo dengan menu menthok pedas ini.

“ Dalam sehari saya biasa menghabiskan 8 – 10 ekor menthok untuk dimasak”, kata Mas Budi ketika tim bertanya berapa jumlah menthok yang dipotong dalam sehari.
“ Kalau untuk sayur, biasanya yang kami masak adalah menthok besar (bangsong=jawa). Tapi untuk krengsengan saya pakai menthok babon.” lanjutnya.

Menurut cerita mas Budi si pemilik, warung ini dibuka kira-kira bulan Oktober tahun 2009. Ini dilakukan setelah kuranglebih 11 bulan merantau ke Kalimantan. Karena istrinya sakit akhirnya kembali ke kampungnya. Pada mulanya pasangan Budi bersama istrinya yang berputra satu serta masih muda ini  mencoba peruntungan dengan membuka warung “ Niki Echo “ menthok pedas. Selama setahun dibuka.  warung ini sempat juga disinggahi serombongan keluarga dari Jawa  Tengah serta beberapa pelanggan lain yang berasal dari Tulungagung, Blitar dan Malang dan sekitarnya.

Pelanggan setianya adalah warga sekitar yang sudah tahu dengan keberadaan menthok pedas serta kecocokan masakannya. Apalagi ditambah dengan sambalnya yang khas. Meskipun masakannya sudah pedas, banyak pelanggan yang masih meminta sambal yang tak kalah pedasnya. Untuk warga sekitar biasanya mereka beli sayur dan krengsengan menthok. Namun untuk pengunjung luar kota biasanya makan di tempat.

Warung menthok pedas ini ternyata juga menerima pesanan nasi kotak dan sayur menthok  yang dimasak. Untuk seekor bangsong  ( menthok besar ) sementara ini harganya berkisar Rp. 100 ribuan. Sedangkan untuk seekor babon menthok dihargai Rp. 60 ribu.  Nah, mungkin ada pembaca yang ingin merasakan masakan menthok pedas yang maknyus ini ? silahkan mampir di Warung ” Niki Echo ” yang ada di desa Jatikerto barat perumahan Kodok Ngorek / Kepanjen permai II Talangagung.  Yang mau pesan atau takut kehabisan bisa telepon dulu ke Budi (08134011074) . ( admin )

Pemilihan Kepala Desa

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka terdapat perubahan penting yang perlu dicermati, antara lain adanya keinginan dari pemerintah untuk mengembalikan posisi desa sebagaimana adanya. Hal ini pemerintah desa merupakan unit pemerintahan yang khas (sesuai dengan asal-usulnya).
 
Maka dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Peraturan Daerah kabupaten Malang Nomor 14 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa merupakan peluang yang diberikan pemerintah untuk menciptakan kemandirian desa, dalam memperhatikan aspirasi masyarakat yang sedang berkembang saat ini.
Didalam Perda dimaksud terdapat bebrapa kandungan isi pokok yang perlu diperhatikan :
  1. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaanya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
  2. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa, warga negara Republik Indonesia, berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau surat tanda tamat belajar dari lembaga yang berwenang, berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran, belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun.
  3. Masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
  4. Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
  5. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyamapaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melaui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.
  6. BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.
  7. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk/masyarakat desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat,
  8. Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berkutnya. 
  • Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
  • Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa
  • Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Badan Pemusyawaratan Desa.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 13 TAHUN 2006

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG


PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang
:
a.
bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki               kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, perlu pemimpin untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa serta pembina dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban desa ;


b.
bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, perlu ditetapkan ketentuan mengenai Kepala Desa dengan Peraturan Daerah.




Mengingat
:
1.
Undang-Undang NOmor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9).


2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).


3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).


4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).


5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).


6.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).


7.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857).


8.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1


Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :
1.  Daerah adalah Kabupaten Malang.
2.  emerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3.  Bupati adalah Bupati Malang.
4.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Malang.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.  Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.  Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama
Tahapan Pemilihan
Pasal 2

(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
(2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum jabatan berakhir, Kepala Desa yang bersangkutan menyampaikan permohonan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat.
(3) 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan.
(4) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan  Kepala Desa.
(5) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pemilihan
Pasal 3

Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka/Tokoh Masyarakat.

Bagian Ketiga
Susunan, Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan
Pasal 4

(1)  Susunan Panitia Pemilihan berjumlah ganjil, paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
(2)  Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
(3)  Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan yang difasilitasi oleh BPD.

Pasal 5

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban :
a.  melaksanakan sosialisasi penjaringan dan penyaringan calon Kepala Desa kepada masyarakat ;
b.  melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa ;
c.  menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ;
d.  melakukan pemeriksaan persyaratan Bakal Calon ;
e.  melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar sementara maupun Daftar Tetap Pemilih ;
f.   melaksanakan pemilihan Calon Kepala Desa ;
g.  menetapkan besarnya biaya pemilihan ;
h.  membuat Berita Acara Pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa kepada BPD ;
i.   menetapkan Calon Kepala Desa ;
j.   mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih ;
k.  menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kampanye ;
l.   menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, berdasarkan ketentuan jadwal yang ditetapkan oleh  Pemerintah Kabupaten Malang ;
m. melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku ;
n.  melaksanakan pemilihan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Hak Memilih dan Dipilih
Pasal 6

(1) Setiap penduduk Desa setempat berhak untuk memilih dan dipilih sebagai Kepala Desa.
(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI.

Pasal 7

Penduduk Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa dua kali masa jabatan atau pernah menjabat paling lama (10) sepuluh tahun tidak dapat dipilih dan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa.

Pasal 8

(1)Penduduk Desa yang ditetapkan sebagai Calon Pemilih, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang :
     a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan   dengan  tidak terputus-putus ;
     b. sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau pernah kawin ;
     c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang  pasti.
(2) Setiap penduduk Desa yang ditetapkan sebagai Calon Pemilih untuk melaksanakan haknya dalam pemilihan   Kepala Desa, wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

Bagian Kelima
Persyaratan dan Alat Pembuktiannya
Pasal 9

(1) Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai persyaratan :
a.  bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa ;
b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara,Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup ;
c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau surat tanda tamat belajar dari lembaga yang berwenang ;
d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat kenal lahir dari lembaga yang berwenang ;
e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup ;
f. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat, terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurangkurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut tidak terputusputus kecuali penduduk Desa asli yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk ;
g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup ;
h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum tetap  yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup ;
i. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki bukti surat izin dari Instansi Induknya.

Bagian Keenam
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon
Pasal 10

(1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Desa maupun pemilih.
(2) Bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan juga melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa.
(3) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dilengkapi dengan persyaratan administratif, kemudian dilakukan penyaringan.

Bagian Ketujuh
Penetapan Bakal Calon
Pasal 11

(1) Berdasarkan penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 10, maka bakal calon yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui metode fit and propertest dengan melibatkan Tim Pengkajian dan Penilaian Kebijakan Desa dari Pemerintah Daerah.
(2) Bakal calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang.
(3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata bakal calon hanya 1 (satu) orang, maka dilakukan penjaringan ulang.
(4) Apabila setelah dilakukan penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata bakal calon masih tetap 1 (satu) orang, maka penjaringan dibatalkan.
(5) Terhadap pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati atas usul Camat dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat menunjuk Penjabat Kepala Desa untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Kedelapan
Kampanye Calon
Pasal 12

(1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(2) Calon Kepala Desa melakukan kampanye dalam bentuk penyampaian visi misi dihadapan BPD dan tokoh masyarakat.

Bagian Kesembilan
Biaya Pemilihan
Pasal 13

(1) Besarnya biaya Pemilihan sampai dengan pelantikan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan dengan Keputusan BPD.
(2) Segala biaya yang berkenaan dengan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa dibebankan pada APBD, dan dapat dibantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaannya diarahkan untuk biaya administrasi, pengadaan bahan cetakan dan biaya rapat koordinasi.
(4) Biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diupayakan seminimal mungkin, dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan dan diberikan secara proporsional.

Bagian Kesepuluh
Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pasal 14

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia lebih dahulu membacakan tata tertib proses pemilihan Kepala Desa.
(2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada pemilih dan calon yang berhak dipilih, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 15

Panitia Pemilihan dan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa mempunyai hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 16

(1) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh Panitia Pemilihan.
(2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 17

(1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
(2) Pemilih yang masuk kedalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, apabila telah keluar dari bilik suara dinyatakan telah menggunakan haknya.
(3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 18

(1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
a. menjamin agar pelaksanaan pemilihan berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta demokratis ;
b. menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara dengan lancar, aman, tertib dan teratur.
(2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara, kecuali tidak hadir karena alasan kesehatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah ;
(3) Apabila Calon Kepala Desa meninggalkan tempat pemilihan sebelum penandatanganan Berita Acara dilaksanakan, dinyatakan telah menerima hasil Pemilihan Kepala Desa.
(4) Panitia Pemilihan wajib menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan dalih atau alas an apapun.

Bagian Kesebelas
Pelaksanaan Perhitungan Suara
Pasal 19

(1) Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing Calon yang berhak dipilih agar menunjuk 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.
(2) Penunjukan saksi dalam perhitungan suara oleh para calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 20

(1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir.
(2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan membaca tanda gambar dan atau nama Calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 21

(1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan ;
b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan ;
c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih ;
d. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon yang berhak dipilih ;
e. menentukan Calon lain selain dari Calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan ;
f. mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang disediakan.
(2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada para pemilih pada saat itu juga.

Pasal 22

(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Calon Terpilih.
(2) Apabila Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari satu orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan Calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang.
(3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam jumlah yang sama, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
(4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hasilnya sama, Panitia Pemilihan mengadakan rapat untuk menentukan bentuk pemungutan suara berikutnya dengan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Bagian Keduabelas
Penetapan Calon Terpilih
Pasal 23

(1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan.
(2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamping ditandatangani Panitia Pemilihan juga ditandatangani oleh calon yang berhak dipilih dan saksi.
(3) Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Pemilihan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD ;
(4) Berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan dan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD.

Bagian Ketigabelas
Pengesahan Pengangkatan
Pasal 24

(1) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
(2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
Pasal 25

(1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
(2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan di hadapan masyarakat.
(3) Kepala Daerah dengan pertimbangan tertentu, dapat menyelenggarakan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tempat lain.
(4) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
(5) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :
      ” Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.

Pasal 26

Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati, Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelantikan.

Pasal 27

Pada upacara pengucapan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat  dipertanggungjawabkan, maka Bupati segera mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan untuk melaksanakan tugas Kepala Desa.

Pasal 29

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB III
TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN HAK KEPALA DESA
Pasal 30

(1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
b. mengajukan rancangan peraturan desa ;
c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
e. membina kehidupan masyarakat desa ;
f. membina perekonomian desa ;
g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
d. melaksanakan kehidupan demokrasi ;
e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa ;
g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;
h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;
i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa ;
j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ;
k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ;
l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;
m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan adat istiadat ;
n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa ;dan
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
(3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
(4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
(5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
(7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Pasal 32

Kepala Desa dilarang :
a. menjadi pengurus partai politik ;
b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan ;
c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD ;
d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ;
f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
g. menyalahgunakan wewenang ; dan
h. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB IV
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 33

(1) Kepala Desa berhenti, karena :
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri;
c. diberhentikan.
(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru ;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama
6 (enam) bulan ;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ;
d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;
e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa ; dan/atau
f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
(3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
(4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
(5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
(6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 34


(1) Kepala Desa yang meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat sebagai Kepala Desa.
(2) Kepala Desa yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 6 (enam) sejak dinyatakan hilang.
(3) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat oleh Camat berdasarkan surat keterangan dan atau berita acara dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
(4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat keterangan oleh Camat dan atau berita acara dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tentang hilangnya Kepala Desa, BPD segera melaporkan kepada Bupati yang diketahui oleh Camat.
(5) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari, BPD tidak melaporkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka laporan tersebut dilaksanakan oleh Camat.

Pasal 35


(1) Dalam waktu 1 x 24 jam setelah Kepala Desa dinyatakan meninggal, BPD segera melaporkan kepada Bupati yang diketahui oleh Camat.
(2) Apabila dalam waktu 1 x 24 jam BPD tidak melaporkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka laporan tersebut dilaksanakan oleh Camat.

Pasal 36


Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) yang kemudian diketemukan kembali setelah 6 (enam) bulan dan ternyata masih hidup, yang bersangkutan tidak dapat diangkat kembali sebagai Kepala Desa.

Pasal 37


(1) Kepala Desa berhenti atas permintaan sendiri, diberhentikan dengan hormat sebagai Kepala Desa.
(2) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
(3) Tata cara permohonan berhenti atas permintaan sendiri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

(1) Kepala Desa yang dicalonkan sebagai Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus mengajukan permohonan cuti sebagai Kepala Desa.
(2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak dicalonkan sebagai Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
(3) Kepala Desa yang terpilih sebagai Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus mengundurkan diri dari jabatannya.
Pasal 39

Terhadap Kepala Desa yang berhenti karena meninggal dunia, hilang, dan berhenti ditetapkan dengan Keputusan Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah usul diterima dan Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara
Pasal 40

(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
 (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 41

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, kasus narkoba, maker dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 42

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 43

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 44

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 45

(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari.

Pasal 46

(1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas,wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, baik dengan atau tanpa usul dari BPD, maka Camat menunjuk Carik sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa dan melaporkan penunjukannya kepada Bupati.
(2) Apabila setelah 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan berdasarkan keterangan Dokter Pemerintah bahwa Kepala Desa tersebut belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa, dan menetapkan Penjabat Kepala Desa atas usul BPD untuk waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
(3) Setelah 12 (dua belas) bulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak dapat menjalankan tugasnya, maka baik dengan atau tanpa usul BPD, Bupati memberhentikan dengan hormat.
(4) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Surat Pemberhentian sebagaimana tersebut pada ayat (3) Penjabat Kepala Desa dan BPD segera membentuk Panitia Pemilihan.

Pasal 47

(1) Kepala Desa yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus menerus, maka Camat menunjuk Carik sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa dan melaporkan penunjukannya kepada Bupati.
(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu kurang dari enam bulan melaporkan diri kepada Bupati lewat Camat dapat :
a. ditugaskan kembali apabila ketidak hadirannya karena ada alasan-alasan yang dapat diterima, atau ;
b. diberhentikan dengan hormat sebagai Kepala Desa, apabila ketidakhadirannya itu adalah karena kelalaian Kepala Desa yang bersangkutan dan menurut pendapat BPD serta pertimbangan Camat akan mengganggu jalannya Pemerintahan Desa, jika ia ditugaskan lagi.
(3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dalam waktu 6 (enam) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah diberhentikan tidak dengan hormat.
(4) Kepala Desa yang diberhentikan karena meninggalkan tugas dapat mengajukan keberatan kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan Keputusan Pemberhentiannya.
(5) Apabila keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Bupati, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
(6) Bupati memberikan peringatan keras kepada Kepala Desa yang meninggalkan tugas secara tidak sah.

Pasal 48

(1) Kepala Desa yang tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah atau janji dan BPD telah memberi peringatan dengan waktu yang cukup, tetapi tidak diperhatikan oleh Kepala Desa, maka BPD dapat melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
(2) Terhadap laporan BPD, Bupati menugaskan Pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap laporan tersebut.
(3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (2) Kepala Desa diberrhentikan sementara dari jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati selamalamanya 3 (tiga) bulan, dan menunjuk Carik sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa.
(4) Selama diberhentikan sementara dari jabatannya, Kepala Desa wajib melakukan langkah-langkah perbaikan yang di evaluasi oleh Camat.
(5) Apabila berdasarkan evaluasi Camat dalam waktu 3 (tiga) bulan langkah-langkah perbaikan sebagaimana tersebut pada ayat (4), tidak dilaksanakan, maka berdasarkan usul BPD, Kepala Desa diberhentikan dari jabatannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

(1) Kepala Desa yang dituduh sebagai tersangka dalam tindak pidana kejahatan, dan ditahan di rumah tahanan negara, diberhentikan sementara sejak ditahan.
(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tanpa melalui usul BPD.
(3) Selama Kepala Desa diberhentikan sementara, maka Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa.
(4) Apabila dalam waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka dapat ditugaskan kembali sebagai Kepala Desa dan direhabilitasi selaku Kepala Desa sampai akhir masa jabatannya.
(5) Apabila dalam waktu lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari Kepala Desa yang dituduh sebagai terdakwa dalam tindak pidana kejahatan, dan ditahan di rumah tahanan negara, Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa persetujuan BPD.
BAB V
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPILIH MENJADI
KEPALA DESA
Bagian Pertama
Persyaratan
Pasal 50

Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan instansi induknya.

Pasal 51

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 yang dipilih menjadi Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa dengan tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua
Gaji dan Tunjangan
Pasal 52

(1) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 tetap dibayarkan oleh instansi induknya.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 54

Penilaian pelaksanaan pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa, diberikan oleh  Bupati.

Pasal 55

Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa diberikan penghasilan sebagaimana penghasilan yang seharusnya diterima seorang Kepala Desa

Pasal 56

Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa dapat diberikan penghargaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan dan Kesetiaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Ketiga
Kedudukan Pegawai Negeri Sipil
Setelah Selesai Melaksanakan Tugas Sebagai Kepala Desa
Pasal 57

Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya.

BAB VI
SANKSI PELANGGARAN
Pasal 58

(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dapat dikenakan sanksi berupa:
a. teguran ;
b. pemberhentian sementara ;
c. pemberhentian dengan hormat ; dan
d. pemberhentian dengan tidak hormat.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 59

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kepala Desa yang masih menjabat dan belum berakhir, masih tetap menjalankan tugasnya sampai habis masa jabatannya.
(2) Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.
 
  Ditetapkandi Malang 
pada tanggal 11 Oktober 2006

BUPATI MALANG

ttd

 SUJUD PRIBADI

 
Free Host | lasik surgery new york